Buku ini dimaksudkan untuk melengkapkan yang berkaitan tentang pengembangan ilmu hukum, dengan isian: - Studi terhadap hukum dan kebijakan publik - Proses kebijaksanaan - Model pembentukan kebijakansanaan publik
Memutus rantai politik otoriter hanya bisa jika melalui jalan penegakan HAM. Pengalaman banyak negeri membawa bukti bahwa penegakan HAM telah menancapkan episode masa depan politik yang Iebih demokratis, menghormati hak dan melindungi minoritas. Akan tetapi, pada kenyataannya Indonesia mengalami tragedi dalam upaya menembus keadilan. Praktik penegakan HAM meluncur pada serangkaian pengadilan ya…
Buku ini ingin menjawab tiga pertanyaan pokok. Pertama, bagaimana hasil dari berutang ke luar negeri selama ini di Indonesia? Untuk menjawab pertanyaan ini, buku ini mengkaji pembangunan ekonomi Indonesia sejak Orde Baru hingga era reformasi, khususnya terhadap pertumbuhan ekonomi, dan pembangunan sektor pertanian dan sektor industri; dua sektor yang sangat krusial sebagai motor penggerak perek…
Bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional jangka panjang diperlukan berbagai kebijaksanaan serta langkah-langkah dan koordinasi dalam bentuk pengelolaan pinjaman komersial. Pembangunan nasional perlu sikelola dengan bijaksana sehingga tidak menimbulkan tekanan terhadap neraca pembayaran Internasional Indonesia, dan tidak mengakibatkan kesimpangsiuran dalam memasuki pasar modal Inte…
In this book,Black combines a solid conceptual framework with rich empirical data. In developing the framework, he first problematises accounts of established English School theorists. Through the application of Western standards, these tend to reproduce orientalist views. Still, the distinction between normality and abnormality and between insiders and outsiders is central to Black’s work. T…
Pembangunan Jangka Panjang Tahap Pertama telah kita lalui dengan hasil yang cukup memuaskan. Keberhasilan yang telah dicapai sekarang ini tidak datang sekaligus, tetapi diraih dengan kerja keras dan secara bertahap, Pelita demi Pelita selama 25 tahun. Tahun 1993 kita memasuki Pembangunan Jangka Panjang Tahap kedua dengan diawali dengan Pembangunan Lima Tahun Keenam yang merupakan proses kela…
Menyadari akan hal tersebut, maka pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Ada pun latar belakang diterbitkannya undang-undang ini dijelaskan, bahwa perlindungan terhadap tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar pekerja dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas pekerja dan menjamin kesamaan kesempatan serta per…
The sanctioning of Law Number 40 of 1999 concerning the Press is essential since the Law shall govern the Press, which include, the printed media, electronic media and other media, to function maximally as mandated in Article 28 of the 1945 Constitution. Thus, the maximum function of the Press will be needed because the freedom of the Press is a materialization of the people's sovereignty and c…
With the sanctioning of Law Number 9 of 1998 concerning Freedom of Expression, it is deemed necessary that the people at large should know all about the law which it is in line with Article 19 of the Universal Declaration of Human Rights that preserves one's right i.e. the right to express opinion in public as one of the aspects of human right. It means that one should know not only principl…
Buku Perpres 54 Tahun 2010 adalah senjata utama yang harus dikuasai serta dijelaskan dalam setiap materi yang dibawakan. Apabila ada perubahan, maka menjelaskan dengan menggunakan 2 buku terpisah merupakan hal yang tidak efektif serta efisien. Kemungkinan keșalahan membaca pada saat membandingkan peraturan yang sudah berubah juga semakin besar seiring dengan banyaknya perubahan yang terjadi. B…