Konvensi WINA 1961 mengenai Hubungan Diplomatik dan Konvensi WINA 1963 mengenai Hubungan Konsuler adalah dua instrumen hukum utama yang mengatur hubungan diplomatik dan konsuler internasional. Dokumen-dokumen ini memberikan kerangka kerja yang komprehensif bagi negara-negara di seluruh dunia untuk menjalankan hubungan diplomatik dan konsuler mereka dengan cara yang teratur, saling menghormati, …
Ekstradisi adalah praktik hukum internasional yang melibatkan penyerahan seseorang yang dituduh atau telah dihukum atas suatu kejahatan di negara asalnya kepada negara yang meminta penyerahan tersebut. Himpunan peraturan perundang-undangan dan perjanjian tentang ekstradisi menjadi landasan untuk mengatur proses ini, dengan dampak yang signifikan terhadap kerjasama hukum internasional dan penega…
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri mengatur berbagai aspek yang berkaitan dengan hubungan luar negeri Indonesia.
Himpunan perundang-undangan tentang bantuan timbal balik dalam masalah pidana adalah kumpulan hukum dan peraturan yang mengatur kerja sama antarnegara dalam menyediakan dan menerima bantuan hukum dalam penanganan kasus pidana lintas batas. Buku ini menjelaskan pentingnya perundang-undangan ini dalam konteks penegakan hukum internasional dan bagaimana peraturan-peraturan ini berkembang seiring w…
Himpunan perundang-undangan tentang ekstradisi adalah kumpulan peraturan hukum yang mengatur proses pengiriman tersangka atau terdakwa ke negara yang meminta untuk tujuan penuntutan atau penyelidikan lebih lanjut. Buku ini membahas pentingnya hukum ekstradisi dalam konteks hukum internasional dan bagaimana peraturan-peraturan ini telah berkembang dari waktu ke waktu. Ekstradisi adalah salah sat…
Perlindungan terhadap Warga Negara Indonesia (WNI) dan Badan Hukum Indonesia (BHI) merupakan aspek penting dalam hukum nasional untuk memastikan keamanan, hak, dan kesejahteraan mereka. Himpunan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan ini mencakup berbagai bidang hukum, seperti hukum internasional, hukum ketenagakerjaan, hukum lingkungan, dan hukum bisnis. Penelitian ini…
Buku ini berisi serangkaian pemutakhiran dari berbagai bentuk peraturan perundangan dan pranata hukum lainnya yang ditunjukan untuk melindungi dan memenuhi rasa keadilan di bidang HAM. Uraian yang terkandung dalam buku ini, juga merupakan indikator yang menunjukan perkembangan tingkat kepedulian negara, dalam melindungi dan memenuhi hak-hak asasi manusia.
Buku ini berisi serangkaian pemutakhiran dari berbagai bentuk peraturan perundangan dan pranata hukum lainnya yang ditunjukan untuk melindungi dan memenuhi rasa keadilan di bidang HAM. Uraian yang terkandung dalam buku ini, juga merupakan indikator yang menunjukan perkembangan tingkat kepedulian negara, dalam melindungi dan memenuhi hak-hak asasi manusia.
Buku ini menghimpun UU no.9/1990 beserta peraturan pelaksanaannya, dengan maksud membantu dalam memberi informasi bidang kepariwisataan secara lengkap dan akurat.
Dalam buku ini disajikan beberapa contoh bentuk dan teknis penyusunan serta asas-asas maupun norma-norma yang mendasari dibentuknya suatu peraturan perundang-undangan dari masa Hindia Belanda, masa Pendudukan Jepang sampai masa proklamasi kemerdekaan. Disajikan pula tata cara mempersiapkan rancangan undang-undang berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 188 Tahun 1998, serta bentuk-bentuk peratu…