Buku ini berisi: 1. Gambaran umum: identitas Papua, realitas, otonomi khusus, dam perwilayahan administrasi pemerintahan 2. Faktor kunci pembangunan: Kebijakan dan kelembagaan 3. Sektor utama: Pendidikan, kesehatan, infrastruktur, ekonomi 4. Lintas sektor: Hak masyarakat Papua, Pemerintah, lingkungan 5. Pembangunan Papua kedepan
Smarter Investing will introduce you to a simple and powerful approach to investing, helping you to build an investment portfolio that suits your needs and quietly gets on with the job of generating higher returns and greater wealth. At its heart is a set of rules that cut through the noise of the investment world and put you back in control. Its all about focusing on a few key things and mak…
This book contains: 1. Boom years and buildup of Vulnerabilities: 1992-98 2. Downturn and deeping depression: 1998-2000 3. Crisis: 2001 4. Aftermath: 2002 5. Role of the IMF
This volume brings together contributions from leading academic authorities and legal practitioners on the situation of civilians in the grey zone between human rights and the laws of war. The chapters in Part 1 address key contested or boundary issues in defining the rights of civilians or non-combatants in today's conflicts. Those in Part 2 examine remedies and current mechanisms for redress …
Buku ini membahas tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005) dilengkapi dengan : - Kepres RI No. 2 Th. 2005 tentang Perubahan atas Kepres RI No. 84 Th. 2004 tentang Komite Standar Akuntansi Pemerintahan. - Kepres RI No. 84 Th. 2004 tentang Komite Standar Akuntansi Pemerintahan
In September 2004 Susilo Bambang Yudhoyono was elected President of Indonesia in large part because of his promises to improve governance and fight corruption. Over the last two years, President Yudhoyono has been outspoken about the need to reduce corruption, and his government has taken a number of steps in support of this goal. Two years into the President's term, it is an appropriate time t…
Undang-undang No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (UU PPTKILN) yang disetujui dalam Sidang Paripurna DPR-RI tanggal 29 September 2004 telah berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh Presiden Megawati Soekarnoputri tanggal 18 Oktober 2004. Undang-undang PPTKILN yang berasal dari usul inisiatif DPR-RI itu oleh sebagian kalangan berpendapa…
Menyadari akan hal tersebut, maka pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Ada pun latar belakang diterbitkannya undang-undang ini dijelaskan, bahwa perlindungan terhadap tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar pekerja dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas pekerja dan menjamin kesamaan kesempatan serta per…
This edited volume to addresses the dynamics of the legal system of Myanmar/Burma in the context of the dramatic but incomplete transition to democracy that formally began in 2011. It includes contributions from leading scholars in the field on a range of key legal issues now facing Myanmar, such as judicial independence, constitutional law, human rights and institutional reform. It features ch…
Undang-undang otonomi daerah yang berisi Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah daerah dan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah