Tanaggung jawab negara bukanlah suatu klaim politik, dalam pengertian bahwa negara menentukan kebijakan mana yang boleh dan mana yang tidak dalam pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia. Tanggung jawab negara semestinya dipahami secara fungsional selaras dengan pemahaman yang dikembangkan dalam Deklarasi Wina. Peran instusi nasional dan peranan masyarakat terhadap HAM juga patut diperkuat.
Buku ini merupakan kumpulan delapan karangan yang membahas berbagai aspek globalisasi dan posisi Indonesia dalam hiruk pikuk globalisasi. Lima karangan pertama menyelam jauh ke dasar samudera globalisasi, membedah soal beban utang, melacak gagasan di balik gelombang privatisasi listrik dan air, menelusuri nasib petani Indonesia di bawah pasal-pasal World Trade Organization, mengupas posisi Indo…