Buku ini disusun berdasarkan hasil penelitian yang sudah diseminarkan dalam forum nasional, sejak penulis menjadi staf peneliti lembaga riset kebudayaan nasional pada tahun 1978. Buku ini berisi tentang hukum laut internasional, masalah negara kepulauan, pengamanan pelayaran di selat malaka-singapur dll.
Buku ini berisi penjelasan Keputusan menteri dalam negeri/ketua lembaga pemilihan umum nomor. 5 tahun 1991 tentang petunjuk pelaksanaan tugas panitia pengawas pelaksanaan pemilihan umum.
This book contains about: 1. the hostile and aggresive acts against cuba, 2. new imperialistic plan to dominate cuba and recolonize the country, 3. terrorists: 'good' and 'bad'?.
Buku ini berisi - Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 57 Tahun 1990 - Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 65 Tahun 1990 - Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 1990 - Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 1990 - Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga P…
Buku ini berisi pembahasan bagaimana moral para penegak hukum di Indonesia dalam pandangan Islam.
This publications contains documents relevant to the initiative for the establishment of an ASEAN human rights mechanism.
This report tells what happened to these victims and the efforts of an independent human rights movement-amenesty international-to protect them.
Memang sudah selayak kita melepas Pulau Sipadan-Ligitan dengan kepala dingi, Penyelesaian Sengketa secara damai mempunyai nilai peradaban yang lebih tinggi dibandingkan penyelesaian dengan menggunakan kekerasan. Mengapa kita harus ikhlas melepas Pulau Sipadan-Ligitan? di samping tidak mempunyai dasar hukum yang kuat,kita belum mempunyai peta yang definitif mengenai batas-batas wilayah Negara k…
Buku ini berisi - TAP MPR NO. I/MPR/1993 - TAP MPR NO. II/MPR/1993 - TAP MPR NO. III/MPR/1993 - TAP MPR NO. IV/MPR/1993 - TAP MPR NO. V/MPR/1993
Perubahan politik telah membangkitkan harapan akan tuntasnya berbagai kasus pelanggaran HAM masa lalu. Pada kenyataanya, itu hanya harapan semu. Dengan keluarnya UU Peradilan HAM ataupun peradilan HAM ad hoc tumbuh keyakinan atas terbitnya keadilan. Namun, buku ini menyimpan kesimpulan yang pedih: perubahan politik justru membawa hukum menjauh dari nilai keadilan.