Buku ini mempunyai tiga jilid. Bagian kesatu berisi tentang catatan seputar politik otomisasi NKRI di papua barat reaksi terhadapnya; disertai dengan beberapa cotoh kasus politik otomisasi di dunia dan di asia pasifik Bagian kedua mengkaji arti kata otonomi (khusus) yang dalam real politiknya disebut pembangunan; disertai dengan arti,wujud,politisasi. Otsus dan latar belakangnya dalam perpektif…
Sistem pemerintahan negara yang tertata baik dalam struktur perundang-undangan yang teratur, tentunya merupakan tolok ukur keberhasilan suatu negara dalam pembinaan politik kenegaraan. Dalam kaitan ini, tatanan kehidupan politik Indonesia sejak tahun 1945 telah mengalami berbagai pergantian undang-undang dasar. Sejak dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 untuk kembali ke UUD 1945 sebagai l…
Indonesia's armed forces have played a decisive role in its politics (and economics) since Independence. This book describes each service: army, navy, air force and police. It assesses the role of the armed forces in the context of defence policy and strategy, and their social and political role. It analyses their defensive and offensive capacities and explores the political challenges confront…
Buku ini menyajikan materi untuk mata kuliah pengantar hukum pidana internsional. Buku ini memuat 5 bab. Bab 1, mengulas pengertian hukum pidana internasional. Selanjutnya perihal sejarah perkembangan hukum pidana internasional dan hukum pidana nasional dipaparkan dalam bab 2. Bab 3, membahas sumber, asas, dan karakteristik hukum pidana internasional. Berikutnya, bab 4, menguaraikan kejahatan i…
Buku ini berisi tentang perkembangan Undang-undang Dasar 1945 dan tempat Piagam Jakarta di dalamnya. Terdapat latar belakang pertumbuhan Pancasila, terutama dalam pembicaraan dalam berbagai badan yang berwenang membicarakan dalm berbagai badan yang berwenang membicarakan Undang-undang Dasar.
Reformasi 1998 banyak mengubah wajah Indonesia. Sakrali sasi UUD 1945 yang dilakukan oleh rezim Soeharto berhasil di- ubah selama empat tahap mulai 1999 sampai dengan 2002. Dilihat dari segi hukum ketatanegaraan, perubahan tersebut telah mem- bawa bangsa Indonesia ke sebuah era baru yang berbeda dengan era sebelumnya terutama terkait dengan kekuasaan presiden. Saat ini kekuasaan presiden banyak…
It is interesting how the world is nothing the success of the Helsinki Final Act and the process that has evolved since 1975, the conference on security and cooperation in Europe (CSCE), which people call the Helsinki process.
The second edition of this much-admired book offers an accessible and coherent selection of readings illustrating for students the depth and contours of how American politics has developed over time. Grounded in foundational debates, classic political science scholarship, and the best contemporary analysis of American political development, this reader invites students to probe the historical d…
Buku ini membahas tentang masalah pelanggaran kedaulatan atas wilayah negara, klaim sepihak terhadap kepemilikan sumberdaya alam/pulau/wilayah teritorial satu negara oleh negara lain. Terkait permasalahan perbatasan antarnegara, hukum internasional memberikan kontribusi yang cukup penting, terutama dalam pelaksanaan perundingan dan penandatanganan persetujuan atau perjanjian perbatasan antarneg…
Reformasi manajemen keuangan negara telah dicanangkan di Indonesia melalui satu paket Undang-Undang di bidang keuangan negara, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Reformasi ini mencakup perencanaan …