In answer to this question, 13 "non-partisan Pentagon insiders, retired military officers, and defense specialists" lay out an array of hard-hitting and well-documented charges against our current defense establishment. They demonstrate that the hugely expensive and excessively complex weapons embraced by the Pentagon and Congress as vital for our national defense are barely adequate for engagi…
Ilmu hukum bukanlah ilmu genetika. Namun, berbicara soal rekayasa, termasuk di genetika, tidak lepas kaitannya dengan kegiatan mengamati, mengulas, menganalisasi, memperbanding- kan, dan mensintesakan satu pemikiran pokok dengan pemikiran pokok lainnya secara ilmiah. Kegiatan itu biasanya dilakukan secara berulang sampai ditemukan suatu hal baru sebagai hasil rekayasa, yang dalam dunia hukum mu…
This book contains selected federal, state administrative, and regulatory laws.
"This bold book explains why it will be so difficult to persuade the Pakistani military to renounce political power and return to the barracks. It is a must read for anyone who cares about Pakistan or its future." Lee H. Hamilton, President and Director, Woodrow Wilson International Center for Scholars Siddiqa shows how the power of the military has transformed Pakistani society, in which the …
Buku ini mempunyai tiga jilid. Bagian kesatu berisi tentang catatan seputar politik otomisasi NKRI di papua barat reaksi terhadapnya; disertai dengan beberapa cotoh kasus politik otomisasi di dunia dan di asia pasifik Bagian kedua mengkaji arti kata otonomi (khusus) yang dalam real politiknya disebut pembangunan; disertai dengan arti,wujud,politisasi. Otsus dan latar belakangnya dalam perpektif…
Sistem pemerintahan negara yang tertata baik dalam struktur perundang-undangan yang teratur, tentunya merupakan tolok ukur keberhasilan suatu negara dalam pembinaan politik kenegaraan. Dalam kaitan ini, tatanan kehidupan politik Indonesia sejak tahun 1945 telah mengalami berbagai pergantian undang-undang dasar. Sejak dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 untuk kembali ke UUD 1945 sebagai l…
Indonesia's armed forces have played a decisive role in its politics (and economics) since Independence. This book describes each service: army, navy, air force and police. It assesses the role of the armed forces in the context of defence policy and strategy, and their social and political role. It analyses their defensive and offensive capacities and explores the political challenges confront…
Buku ini menyajikan materi untuk mata kuliah pengantar hukum pidana internsional. Buku ini memuat 5 bab. Bab 1, mengulas pengertian hukum pidana internasional. Selanjutnya perihal sejarah perkembangan hukum pidana internasional dan hukum pidana nasional dipaparkan dalam bab 2. Bab 3, membahas sumber, asas, dan karakteristik hukum pidana internasional. Berikutnya, bab 4, menguaraikan kejahatan i…
Buku ini berisi tentang perkembangan Undang-undang Dasar 1945 dan tempat Piagam Jakarta di dalamnya. Terdapat latar belakang pertumbuhan Pancasila, terutama dalam pembicaraan dalam berbagai badan yang berwenang membicarakan dalm berbagai badan yang berwenang membicarakan Undang-undang Dasar.
Reformasi 1998 banyak mengubah wajah Indonesia. Sakrali sasi UUD 1945 yang dilakukan oleh rezim Soeharto berhasil di- ubah selama empat tahap mulai 1999 sampai dengan 2002. Dilihat dari segi hukum ketatanegaraan, perubahan tersebut telah mem- bawa bangsa Indonesia ke sebuah era baru yang berbeda dengan era sebelumnya terutama terkait dengan kekuasaan presiden. Saat ini kekuasaan presiden banyak…