Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, lengkap : Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Instruksi Presiden, disertai pasal-pasal penjelas. Daftar isi: 1. Undang-Undang No. 3 Tahun 1971/ tentang pemberantasan korupsi 2. Penjelasan atas UU No. 3 Tahun 1971/ tentang pemberantasan korupsi 3. UU R.I. Nomor 28 Tahun 1999/ tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korup…
Buku ini berisi himpunan peraturan perundang-undangan bidang ketenagakerjaan RI yang dapat digunakan sebagai acuan. Daftar isi: - Dasar pengawasan ketenagakerjaan - Waktu kerja dan waktu istirahat - Kerja wanita, anak, dan orang muda - Perlindungan upah - Hubungan kerja
The maritime dispute between Guyana and Suriname which came to a head in 2000 threatened not only relations between the two countries but also the peace and stability of the wider maritime area of the Caribbean. After a three-year legal process, the dispute was settled by arbitration under UNCLOS - the United Nations Convention on the Law of the Sea. Ramphal traces the history of this dispute a…
Buku ini merupakan terjemahan bahasa ingris terbaru dari buku berbahasa Jerman, EinfEhrung iun das internationale Menschenrechtssystem. Buku ini mencoba memberikan pengenalan pertama sekaligus komprehensif tentang gagasan dan pentingnya HAM, dasar filosofis dan teoritisnya, perkembangan sejarahnya, sturktur dan prosedur utama perlindungan HAM oleh PBB.
Merupakan hasil penelitian negara-negara Eropa Utara yang membicarakan tentang bagaimana konsep dan makna HAM dan good governance saling melengkapi dan saling bertentangan. Di bagian kedua membahas tentang adanya perbedaan dan sifat saling melengkapi dari sudut pandang hak khusus, contohnya hak yang berkaitan dengan kelompok minoritas dan masyarakat adat serta hak ekonomi, sosial dan budaya, ju…
Buku Instrumen Internasional Pokok Hak Asasi Manusia ini merupakan dokumen terlengkap yang memuat: instrumen internasional yang diadopsi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan instrumen regional Hak Asasi Manusia (region Eropa, Amerika dan Afrika). Pembaruan isi buku mencakup keberadaan Dewan Komisi Hak Asasi Manusia PBB yang menggantikan Komisi Hak Asasi Manusia.
Buku ini berisi: - Hukum internasional tentang Hak-Hak Asasi Manusia; - Instrumen dan Prosedur Internasional tentang Peningkatan dan Perlindungan Hak-Hak Asasi Manusia; - Perjanjian Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik.
Buku ini merupakan suatu refleksi filosofis yang diperluas atas dokumen-dokumen tersebut. Yang mengkaji serta mengevaluasi sejumlah besar konsep dan norma kuncinya. Para perenung menyadari bahwa Hak Asasi Manusia kerapkali membingungkan dan barangkali membangkitkan pertanyaan tentang analisis, isi, ataupun justifikasi atas hak-hak itu.
This book countains: the development of seabed politics until 1958, the first and second United Nations conferences on the law of the sea, etc.
Buku ini menguraikan secara cermat perkembangan Hak-Hak Asasi Manusia baik sebagai gagasan maupun perangkat nilai sosial dalam hubungan internasional, serta pengaruh dari nilai Hak-Hak Asasi Manusia terhadap perilaku, pola hubungan antarnegara, dan hukum internasional dari zaman Liga Bangsa-Bangsa, pecahnya Perang Dunia II, pembentukan PBB, hingga perkembangan sampai sekarang. Buku ini membahas…