Text

Pengantar hukum pengungsi internasional : Hukum internasional dan prinsip-prinsip perlindungan internasional

---

Pelanggaran hak asasi manusia terhadap suatu etnis oleh negara asal membuat korban terpaksa mengungsi ke negara lain untuk memperoleh perlindungan sehingga baik negara transit maupun negara tujuan yang belum atau sudah meratifikasi Konvensi 1951 harus menerapkan prinsip non-refoulement, walaupun hal ini pernah dilanggar oleh Kamboja. Dalam rangka memberikan perlindungan terhadap pencari suaka dan pengungsi, maka telah banyak instrumen hukum internasional, perjanjian regional, dan peraturan internal negara seperti di Indonesia (walaupun belum menjadi anggota Konvensi 1951), Kamboja, dan Australia.

Meskipun demikian, Thailand, Malaysia, dan Bangladesh belum memiliki peraturan internal dan belum menjadi anggota Konvensi 1951 sehingga pencari suaka dan pengungsi masih dianggap sebagai imigran ilegal. Oleh karena itu, untuk semakin meningkatkan perlindungan terhadap pencari suaka dan pengungsi maka diharapkan Indonesia, Thailand, Malaysia, dan Bangladesh sesegera mungkin meratifikasi Konvensi 1951 dan sebagai langkah awal sebelum ratifikasi maka negara yang belum memiliki peraturan internal dapat membuat pengaturan nasional berdasarkan prinsip hukum pengungsi internasional.

---

Ketersediaan

2024-1378

361 Rom p

Perpustakaan Diplomasi

Tersedia

Informasi Detail

Judul Seri

-

No. Panggil

361 Rom p

Penerbit

Jakarta : Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa Urusan Pengungsi Perwakilan Regional Jakarta., 2003

Deskripsi Fisik

viii, 222 halaman ; 23 cm

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

979-97641-0-6

Klasifikasi

361

Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

-

Subjek

Pengungsi (Hukum internasional)

Info Detail Spesifik

-

Pernyataan Tanggungjawab

Achmad Romson

Versi lain/terkait

Komentar

---

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar