Text

Studi kebijakan pertahanan: Pengelolaan keamanan di daerah konflik (studi kasus Ambon dan Poso)

---

Adanya pergeseran kebijakan pertahanan dan keamanan dari masa Orba ke masa pasca menyebabkan perubahan konsepsi mengenai pertahanan dan keamanan di Indonesia. Hal ini semakin terlihat dengan ditetapkannya TAP MPR No. VI tentang Pemisahan TNI dan Polri dan TAP MPR VII tahun 2000 mengenai Peran TNI dan Peran Polri. Kebijakan melalui TAP MPR tadi dijadikan landasan pemberlakuan kebijakan - kebijakan politik selanjutnya, yaitu UU No. 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, UU No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, UU TNI no. 34 tahun 2004 dan dibuatnya Buku Putih Pertahanan tahun 2003.

---

Ketersediaan

2024-1250

355 Sir s

Perpustakaan Diplomasi

Tersedia

Informasi Detail

Judul Seri

-

No. Panggil

355 Sir s

Penerbit

Jakarta : LIPI Press., 2008

Deskripsi Fisik

viii, 194 halaman : ilustrasi ; 21 cm

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

978-979-799-367-2

Klasifikasi

355

Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

-

Subjek

-

Info Detail Spesifik

-

Pernyataan Tanggungjawab

Sarah Nuraini Siregar

Versi lain/terkait

Komentar

---

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar