Text

Tindak pidana terhadap simbol-simbol negara dalam RUU KUHP

---

Indonesia saat ini sedang berjalan menuju gerbang demokrasi. Sejak reformasi, upaya untuk membuka diri terhadap input masyarakat sudah ada. Pemilu pun mengalami kemajuan pesat dengan sistem pemilihan langsung. Media massa sudah cukup terbuka untuk memberikan informasi yang kritis sekalipun kepada publik dan pemerintah. Namun sayangnya, ketakutan negara tidak dipercaya oleh warga yang membentuknya justru membuatnya makin jauh dari warganya.

Ketakutan ini tercermin dalam pasal-pasal penodaan simbol-simbol negara yang ada dalam RKUHP ini. Luasnya pasal penodaan negara mulai dari pidana terhadap ideologi, makar, martabat presiden/wapres, pemilu, bendera kebangsaan, lambang negara, lagu kebangsaan, penghinaan terhadap pemerintah, dan pidana jabatan menunjukkan bahwa ketakutan itu cukup besar. Dan ini sebenarnya menunjukkan bahwa negara tidak memiliki kepercayaan pada warganya sendiri dan bahkan menyangkal keberadaannya atas keinginan baik (political will) dari bangsa Indonesia yang beragam.

---

Ketersediaan

2024-0400

345 Ful t

Perpustakaan Diplomasi

Tersedia

Informasi Detail

Judul Seri

-

No. Panggil

345 Ful t

Penerbit

Jakarta : Yayasan Tifa., 2007

Deskripsi Fisik

xvi, 92 halaman : ilustrasi ; 19 cm

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

978-979-16226-2-2

Klasifikasi

345

Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

-

Subjek

-

Info Detail Spesifik

-

Pernyataan Tanggungjawab

Fulthoni A.M

Versi lain/terkait

Komentar

---

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar