Text

Reformasi peradilan militer di Indonesia

---

Pemerintahan diktator ataupun pemerintahan otoriter di belahan dunia manapun selalu menggunakan institusi militer sebagai alat memperoleh, memperbesar sekaligus melindungi kekuasaan. Peradilan Militer bukan hanya mengatur sistem peradilan untuk tindak pidana yang dilakukan oleh prajurit dalam ruang lingkup tugas kemiliteran, tetapi juga semua tindakan pidana di luar fungsi dinas kemiliteran atau tindak pidana umum. Pelaksanaan peradilan militer yang tidak tegas dalam memisahkan yurisdiksi peradilan militer, tidak akan menjamin adanya proses hukum yang adil untuk semua warga negara. UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer merupakan salah satu produk UU zaman pemerintahan Orde Baru yang sarat akan dimensi pemanfaatan militer sebagai pilar utama penopang kekuasaan authoritarian Orde Baru. Oleh karena itu, setelah jatuhnya Soeharto, pilar-pilar penopang kekuasaan Orde Baru pun perlu direformasi, khususnya Peradilan Militer.

Buku ini mengandung pembahasan yang komprehensif mengenai substansi dan prinsip yang berlaku dalam peradilan militer, mengenai proses pembahasan perubahan UU Peradilan Militer, termasuk analisa kritis terhadap UU Peradilan Militer yang sedang dibahas.

---

Ketersediaan

2024-0323

343.01 Rez r

Perpustakaan Diplomasi

Tersedia

Informasi Detail

Judul Seri

-

No. Panggil

343.01 Rez r

Penerbit

Jakarta : Imparsial., 2007

Deskripsi Fisik

xiv, 122 halaman : ilustrasi ; 21 cm

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

979-97695-16-X

Klasifikasi

343.01

Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

Cet. 1

Subjek

-

Info Detail Spesifik

-

Pernyataan Tanggungjawab

Bhatara Ibnu Reza

Versi lain/terkait

Komentar

---

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar