Volume III also presents a comprehensive overview of the concept and processes adopted in Indonesia's national development during the past quarter of a century. The first long term phase of national development took place through a series of five-year development plans known by the acronym of PELITA and designed with the threefold objectives of political stability, economic growth and social ju…
In Part II the profiles of a number of major public and private Indonesian companies are presented. Having succeeded in contributing to the growth of the Indonesian economy, they are models for increased cooperation in trade between southern countries. These companies are now major corporations, playing a dominant role in industrialization and non-oil and gas export growth.
Buku ini hadir dalam rangka memberikan khazanah pengetahuan mengenai hal di atas. Juga sebagai upaya untuk mengenalkan apa itu rezim dan institusi internasional sekaligus cara kerjanya. Diperuntukkan bagi siapa saja yang memiliki keminatan di bidang rezim dan organisasi internasional, baik dari kalangan praktisi, akademisi, mahasiswa maupun masyarakat umum.
It exposes some of the myths and fallacies which dashed Africa's hopes for peace and prosperity and may even make headlines itself with startling revelations about high-level international intrigues and 'dirty tricks' that have dogged both the author's life - and that of Africa's.
The Yearbook on Human Rights for 1988 contains three parts: part I concerns international developments in the field of human rights, part II re- lates to activities of the United Nations supervisory bodies and part III con- cerns national developments.
The Yearbook on Human Rights for 1987 has been prepared on the same basis as that for 1979, according to the directives laid down by the Economic and Social Council in its resolution 1979/37 of 10 May 1979, and in conformity with the "Guidelines for the contents and format of the Yearbook on Human Rights" annexed to Council resolution 1979/37.
The Yearbook on Human Rights for 1986 has been prepared on the same basis at that for 1979, according to the directives laid down by the Economic and Social Council in its resolution 1979/37 of 10 May 1979, and in conformity with "Guidelines for the contents and format of the Yearbook on Human Rights" and annexed to Council resolution 1979/37.
ASEAN merupakan organisasi kerja sama regional yang bersifat kooperatif dalam wadah suatu asosiasi yang mempunyai kepentingan bersama, di mana masing-masing negara anggota masih sepenuhnya memiliki kedaulatan ke dalam maupun ke luar. Landasan utama kerja sama ASEAN adalah musyawarah untuk kepentingan bersama dan saling membantu dengan sema- ngat ASEAN, dengan tujuan menyejahterakan rakyat negar…
Dalam proses pembangunan demokrasi yang jadi tekad pemerintah sekarang, yang juga merupakan panggilan hati setiap orang yang mencintai Indonesia, kita tidak boleh mundur dari yang sudah dicapai selama ini. Tetapi juga kita harus menyadari bahwa ini adalah perjuangan yang akan lama. Bahkan mungkin tidak akan pernah berhenti, sebab tidak akan pernah ada negeri dan masyarakat yang sempurna. Sepert…
Kerjasama ASEAN di Bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) telah menjadi fokus penting dalam upaya meningkatkan perlindungan, pengaturan, dan pemanfaatan karya intelektual di kawasan ASEAN. Menggambarkan tentang inisiatif dan upaya kolaboratif yang diambil oleh negara-negara anggota ASEAN untuk memperkuat kerangka hukum HAKI, mempromosikan inovasi dan kreativitas, serta menciptakan lingkung…